suarasukabumi.net–SUKABUMI, Upaya digitalisasi pengelolaan pasar yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Sukabumi mulai menunjukkan hasil positif. Melalui aplikasi **Sistem Informasi Pasar UPTD Pasar Se-Kabupaten Sukabumi (SIUPAS)**, masyarakat kini dapat mengakses informasi harga dan ketersediaan bahan pokok secara lebih cepat, mudah, dan transparan.


Aplikasi yang dikembangkan oleh UPTD Pasar Disdagin Kabupaten Sukabumi tersebut mengintegrasikan data dari seluruh pasar rakyat yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Berbagai informasi yang disajikan meliputi perkembangan harga kebutuhan pokok hingga kondisi stok barang yang diperbarui secara berkala.


Kepala Disdagin Kabupaten Sukabumi, Dani Tarsoni, melalui Kepala UPTD Pasar Disdagin Kabupaten Sukabumi, Ramdani Kamal, mengatakan SIUPAS merupakan bagian dari langkah modernisasi tata kelola pasar sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.


“Visi kami adalah mewujudkan pasar rakyat yang Bersih, Unggul, Profesional, Aman, dan Sejahtera (BUPAS). Melalui SIUPAS, kami mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana guna menjamin kenyamanan pedagang maupun pengunjung, sekaligus mereformasi tata kelola retribusi,” ujar Ramdani, Rabu (10/6/2026).


Menurutnya, sistem digital tersebut saat ini telah mencakup 12 pasar rakyat milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Bahkan, beberapa pasar telah berkembang menjadi pasar semi-modern, sementara Pasar Sukaraja berhasil memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).


Selain memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, penerapan digitalisasi juga dinilai berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Sistem pembayaran retribusi yang kini dilakukan langsung ke kas daerah dinilai mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan sektor pasar.


Ramdani mengungkapkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir.


“Tercatat, PAD sektor pasar pada tahun 2024 yang berada di angka Rp2,4 miliar berhasil meningkat sekitar 20 persen menjadi Rp2,6 miliar pada tahun 2025,” ungkapnya.


Melalui SIUPAS, masyarakat dapat memantau harga berbagai komoditas strategis seperti beras, telur, daging, minyak goreng, hingga kebutuhan pokok lainnya. Data harga diperbarui setiap hari, sementara informasi stok barang diperbaharui secara berkala berdasarkan kondisi di lapangan.


“Melalui aplikasi ini, jika harga beras medium berada di angka Rp13.500 atau beras premium Rp15.500, masyarakat maupun media dapat langsung mengetahuinya secara transparan. Pembaruan harga dilakukan setiap hari, sedangkan dinamika stok barang divalidasi dan diperbarui setiap minggu,” jelasnya.


Untuk mendukung optimalisasi sistem, Disdagin Kabupaten Sukabumi saat ini terus melakukan penguatan infrastruktur digital serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pasar. Pelatihan dan edukasi diberikan kepada petugas terkait mekanisme input data, klasifikasi komoditas, hingga pencatatan stok barang, termasuk komoditas beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).


Ramdani menilai keberadaan SIUPAS tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Sukabumi.


Menurutnya, data yang tersaji secara digital dapat menjadi acuan berbagai instansi dalam mempercepat pengambilan kebijakan serta pengawasan terhadap distribusi pangan di lapangan.


“Lokus pendataan harga yang selama ini bertumpu di pasar konvensional kini sudah beralih ke sistem digital. Dengan adanya data aktual dari kami, Satgas Pangan dan Ketahanan Pangan dapat lebih fokus memantau rantai distribusi hingga ke tingkat warung dan toko sembako di kecamatan. Kami berharap langkah ini dapat membantu menyelesaikan berbagai kendala terkait stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.


Melalui pengembangan SIUPAS, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap tercipta sistem pengelolaan pasar yang lebih modern, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Tim.